Audiensi Bersama Presiden RI, APINDO Bahas Sejumlah Isu Dunia Usaha

Presiden RI, Joko Widodo menemui jajaran Pengurus APINDO, Kamis (13/06/2019) di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu terkait Dunia Usaha. Hadir dalam acara tersebut, diantaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum APINDO Hariyadi B. Sukamdani, dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, serta sejumlah pelaku usaha dari jajaran APINDO.

Joko Widodo mengungkapkan alasannya mengundang Dunia Usaha karena Pemerintah ingin memprioritaskan investasi dan ekspor lima tahun pemerintahan ke depan untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan deficit transaksi berjalan.

Untuk itu, Presiden RI meminta masukan-masukan dari APINDO dan Hippindo yang digunakan menjadi bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil kebijakan bagi upaya peningkatan perekonomian Nasional. "Hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari APINDO dan Hippindo. Saya ingin masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita," terangnya.

Presiden menambahkan, dirinya meminta para pelaku usaha untuk memberikan masukan, baik dari sisi regulasi, termasuk jika ada revisi Undang-Undang, kalau diperlukan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang tidak pernah bisa diselesaikan. Padahal Indonesia merupakan negara besar dan memiliki kekuatan SDM melimpah. "Masalah transaksi berjalan bisa diselesaikan dengan kerja keras antara Pemerinyah dan Dunia Usaha", papar Joko Widodo.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan beberapa isu disampaikan dalam diskusi bersama Presiden RI, antara lain mengenai perpajakan, industri padat modal dimana Hariyadi menyampaikan tren 10 tahun terakhir lebih kepada industri padat modal dan industri padat karya sangat berkurang banyak meskipun Indonesia memiliki lebih dari 250 juta penduduk dengan angkatan kerja lebih dari 130 juta.

Selain itu, pihaknya juga berdiskusi dengan Presiden RI mengenai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah diharapkan memberikan potongan khusus terkait PPh industri padat karya yang telah beroperasi di Indonesia sehingga mampu mendorong industri padat karya untuk memperluas usahanya.






Jumat, 14 Juni 2019 |