Seminar Nasional Perpajakan 2018

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bersama Kadin mengadakan Seminar Nasional bertema "Peran Serta Dunia Usaha Dalam Membangun Sistem Perpajakan dan Moneter Yang Adil, Transparan dan Akuntabel" pada Jumat (14/09/2018) di Kempinski Grand Ballroom Hotel pukul 14.00 WIB-18.00 WIB. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani hadir memberikan keynote speech dalam acara tersebut yang juga diiisi sejumlah Narasumber, yaitu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo; Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi; dan Kepada Badan Kebijakan Fiskal, Suahazil Nazara. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1.200 peserta yang berasal dari anggota APINDO dan Kadin, perwakilan International Chambers, perwakilan dari Asosiasi Industri, dan para pelaku usaha lainnya. Selain peserta, acara juga dihadiri 78 Jurnalis dari lebih dari 30 media, baik media cetak, elektronik, dan daring (online).

Saat menyampaikan keynote speech, Sri Mulyani memaparkan kondisi global yang sedang dihadapi saat ini sangat dinamis dan menantang dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Oleh karenanya, Tugas Pemerintah adalah bagaimana menyikapi kondisi tersebut agar perekonomian tetap berjalan stabil, mencapai kemajuan, dan menyelesaikan permasalahan struktural, diantaranya kemiskinan, kesenjangan, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Ia menambahkan, tekanan Rupiah saat ini lantaran tingginya capital outflow dari dalam negeri, selain adanya faktor kenaikan suku bunga Amerika. Untuk merespon dinamika tersebut, Pemerintah memberikan fokus perhatian terhadap empat (4) pilar atau indikator dalam rangka menentukan sehat atau tidaknya kondisi perekonomian suatu Negara, yaitu 1) Pilar Moneter, 2) Pilar Fiskal, 3) Pilar Neraca Pembayaran, dan 4) Pilar Kebijakan Pemerintah.

Sementara itu, melalui sambutannya, Ketua APINDO Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung pembangunan bangsa dan menjadi sumber penerimaan terbesar dengan porsi mencapai lebih dari 80%. Namun demikian, sejumlah masalah dan tantangan masih terus perlu dicarikan jalan keluarnya. Untuk itu, APINDO bersama Kadin berinisiatif menyelenggarakan Seminar Nasional untuk menjembatani Pemerintah dan Pelaku Usaha menyerap masukan dan aspirasi para Pelaku Usaha demi tercapainya iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya, acara diisi dengan pemaparan dari masing-masing Narasumber dan para peserta dapat diskusi dengan Narasumber dalam sesi tanya jawab.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo memaparkan saat ini hampir seluruh negara di dunia mengalami perlambatan ekonomi, kecuali Amerika. Suku bunga negara maju dan negara berkembang mengalami kenaikan, oleh karenanya semua negara berusaha menjaga stabilitas ekonominya. Nilai tukar berbagai negara terdepresiasi sehingga hampir semua negara berlomba-lomba agar aliran dana masuk ke negara tersebut.

Nilai tukar mata uang semua negara-negara di dunia melemah, namun nilai tukar mata uang negara-negara tetangga lebih rendah daripada Indonesia lantaran kondisi transaksi berjalan Indonesia yang defisit. Defisit neraca barang dan jasa terjadi terutama ketika harga migas tinggi. Neraca jasa menjadi penyumbang defisit terbesar. Secara fundamental nilai tukar Rupiah melemah, namun karena ada aliran dana masuk, hal ini mengakibatkan Rupiah masih bertahan hingga saat ini.

Mekanisme sistem nilai tukar rupiah adalah floating exchange rate, namun tidak menghendaki depresiasi di luar nilai fundamentalnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan intervensi  ke dalam pasar valas, mengendalikan inflasi, dan menaikkan suku bunga acuan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menambah suply valas di pasar, di satu sisi eksportir menahan valas dan disisi lain permintaan valas besar. Untuk itu, tugas Bank Indonesia adalah menjamin ketersediaan valas di pasar namun dengan tetap terukur. Bank Indonesia melihat bahwa kedepan kinerja manufaktur diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan engan pererkiraan PMI yang konsisten berada dalam fase ekspansif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI,  Robert Pakpahan mengungkapkan saat ini Dirjen Pajak menerima keluhan yang sering masuk terkait pajak anatara lain pemeriksaaan pajak yang sering merepotkan wajib pajak, pemeriksaan pajak yang tidak terkordinasi, dan tidak jelas alasan pemeriksaan terhadap suatu wajib pajak.

Merespon hal tersebut, Dirjen pajak mencoba memperbaiki dari segi alasan yang membuat suatu wajib pajak harus diperiksa. Ada beberapa indikator penteapan suatu wajib pajak harus diperiksa, antara lain wajib pajak yang diperiksa harus sesuai dengan daftar pemicu untuk mengkategorikan pemeriksaan terhadap suatu wajib pajak. Selain itu, telah dibentuk komite yang memfilter penetapan wajib pajak yang akan diperiksa.

Diskusi Seminar Nasional juga diisi oleh  Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, Heru Pambudi yang menjelaskan bahwa indikator LPI indonesia membaik, EoDB secara umum sudah menjadi lebiih kompetitif.

Kantor bea cukai juga membuka layanan 7x24 jam untuk melayani ekspor. Selain itu, Bea Cukai juga sepenuhnya mendukung terkait switching bahan impor menjadi dalam negeri.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahazil Nazara dalam paparannya mengungkapkan jika hulu migas membutuhkan investasi yang sangat tinggi, sehingga ketika harga minyak sedang naik, keinginan untuk investasi menjadi tinggi, begitu juga sebaliknya. Sementara modal dan risiko yang ada pada investasi hulu migas relatif tinggi. Pemerintah mencoba meberikan sousi dengan melakukan perubahan sistem menjadi gross split namun masih ditelaah insentif apa yang bisa diberikan bagi dunia usaha.

Cukai selalu memliki sisi yang harus diperhatikan antara penerimaan cukai dengan pengembangan industrinya contohnya pada industri tembakau. Disamping melihat besaran penerimaan cukai yang di dapat dari industri tembakau, pelru juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Dilema yang dihadapi adalah penerimaan cukai merupakan jangka pendek, namun mengakibatkan implikasi kesehatan pada  jangka panjang. Oleh karena itu Pemerintah terus mencari keseimbangan yang pas antara penerimaan cukai dan pengembangan industri.

Saat ini Kementerian Keuangan RI mengembangkan mindset berpikir dalam membuat kebijakan. Pesan yang disampaikan Menteri Keuangan jelas, Dirjen Pajak danDirjen Bea Cukai tidak dalam upaya mengejar-mengejar penerimaan melalui pajak dan cukan karena penerimaan dari kedua sumber tersebut sudah tinggi sekitar 16% namun semangat yang ingin dibangun adalah semangat meningkatkan kepatuhan.

Selain itu dalam mebuat kebijakan, Kementerian Keuangan bukan memiliki tujuan utama mengejar penerimaan namun juga untuk melihat dampak ekonominya. Dalam mengelola perekonomian perlu mengurangi defisit transaksi neraca berjalan untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah. Pajak, cukai, dan utang merupakan alat untuk mengelola perekonomian agar lebih baik, bukan sebagai tujuan dalam mengelola perekonomian.

 








Sabtu, 15 September 2018 |