Wakil Presiden RI Harap APINDO Jaga Keseimbangan Hubungan Tripartit

Wakil Presiden RI, H.M Jusuf Kalla membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-29 bertemakan "Meningkatkan Daya Saing Melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi Nasional", Selasa (2/4/2019) di Batam, Kepulauan Riau. Rakerkonas tersebut diselenggarakan hingga Rabu (3/4/2019).

Dalam pembukaan tersebut, sejumlah tamu undangan hadir, diantaranya Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri; Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto beserta Dewan Pengawas dan jajarannya; Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris beserta Dewan Pengawas dan jajarannya; Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun; dan Tim Ahli Wakil Presiden RI yang juga Dewan Pembina APINDO, Sofjan Wanandi, Pengurus APINDO Nasional dan Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) APINDO dari 34 provinsi, Anggota Luar Biasa APINDO, dan para pelaku usaha lainnya.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla menyampaikan harapannya agar APINDO menjaga keseimbangan hubungan Tripartit antara Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah dalam rangka memajukan usaha dan perekonomian Nasional. Pemerintah juga mengapresiasi APINDO yang telah 67 tahun mewakili para pengusaha melalui hubungan Tripartit.

"APINDO sebagai wakil para pengusaha harus menjaga keseimbangan antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah," ujar Jusuf Kalla. Lebih lanjut, Ia memaparkan jika dalam prakteknya, kepentingan pekerja dan pengusaha adalah sama, yaitu untuk memajukan peluang usaha dan meningkatkan perekonomian. Dengan demikian, kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dapat maju bersama. Sementara itu, Jusuf Kalla mengungkapkan jika Pemerintah senantiasa mengupayakan jalan tengah mengenai permasalahan yang menyangkut isu Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum APINDO, Hariyadi B. Sukamdani memaparkan sejak berlakunya UU no. 13/ 2003 tentang Ketenagakerjaan ternyata berdampak pada menyusutnya daya serap dunia usaha terhadap angkatan tenaga kerja baru secara proporsional. Selain itu, gelombang disrupsi yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi dan digital telah menghilangkan lapangan kerja pada sektor usaha jasa. Hal ini menjadikan pemerataan pendapatan menjadi tidak ideal dan berdampak pada daya beli yang cenderung menurun serta mengakibatkan GINI ratio yang relatif masih tinggi walaupun menurut data BPS terakhir terjadi penurunan.Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka, APINDO berpendapat perlunya reformasi ketenagakerjaan.

Pembukaan Rakerkonas dilakukan dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI yang didampingi oleh Ketua Umum APINDO, Menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Kepulauan Riau dan Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau.  Selanjutnya, Wakil Presiden RI berdialog dengan para peserta Rakerkonas APINDO.

Satu hari menjelang pelaksanaan Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-29 tahun 2019, APINDO mengundang sejumlah media lokal di Batam untuk penyelenggaraan Konferensi Pers. Hadir sebagai narasumber Konferensi Pers adalah Ketua Umum DPN APINDO, Hariyadi B. Sukamdani; Wakil Ketua Umum DPN APINDO, Suryadi Sasmita dan Shinta W. Kamdani; Sekretaris Umum APINDO, Eddy Hussy; Ketua Bidang Properti dan Ekonomi Kawasan, Sanny Iskandar; dan Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau, Cahya.




Wakil Presiden RI Harap APINDO Jaga Keseimbangan Hubungan Tripartit



Kamis, 04 April 2019 |