TEMPO Interaktif, Jakarta  - Sertifikasi produk pangan segar asal Jepang bakal keluar pekan depan. Aturan berbentuk keputusan menteri itu mewajibkan produk pangan Jepang dilengkapi dengan sertifikat bebas pencemaran radiasi. "Sedang diproses. Masih menunggu Menteri pulang umrah," kata Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini di Jakarta akhir pekan lalu. Sertifikasi produk pangan tersebut, ujar Banun, dikeluarkan oleh otoritas berwenang dari pemerintah Jepang. Adapun biaya sertifikasi otomatis dibebankan kepada Jepang. "Soal itu mereka akan sangat kooperatif," kata Banun. Namun, sejak pembangkit listrik tenaga nuklir milik Jepang di Fukushima meledak pada 12 Maret lalu, Indonesia belum lagi menerima produk impor dari Jepang.

Eksportir makanan asal Jepang mengajukan izin untuk memasukkan produknya ke Indonesia. Permohonan impor makanan untuk tanggal 13, 14, 17, dan 20 Maret itu pertama kali dilakukan Jepang sejak gempa dan tsunami pada 11 Maret lalu. Sebelumnya produk makanan asal Jepang yang masuk Indonesia adalah yang dikapalkan sebelum 11 Maret.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu tak akan menyetop ekspor makanan asal Jepang. Tapi ia berjanji memperketat pengawasan dan memastikan produk pangan yang masuk ke Indonesia aman dari radioaktif. Kandungan radioaktif yang diizinkan 100 per bacquerel per kilogram. Sedangkan Jepang masih menoleransi batas pencemaran radioaktif hingga 300 per bacquerel per kilogram.

Dari berbagai produk pangan di Jepang, Indonesia mengimpor setidaknya 17 komoditas, seperti biji gandum untuk terigu. Produk lain berupa buah-buahan, seperti stroberi dan jambu air Jepang, serta sayur-sayuran, terutama jamur shitake. Pangsa produk pangan asal Jepang hanya 0,09 persen dari total impor makanan Indonesia senilai US$ 16 juta.

Selama ini produk pangan Jepang hanya untuk mengisi kebutuhan orang Jepang dan restoran di Indonesia. Sembari menunggu aturan sertifikasi itu terbit, Kementerian akan terus melakukan pengawasan terhadap produk Jepang di pintu masuk seperti pelabuhan. "Hingga sekarang belum ada pemasukan dari produk Jepang," ujar Banun.