Paradigma Baru APINDO yang terbentuk sejak MUNAS VII di Bali
menyebutkan bahwa APINDO tidak hanya menangani permasalahan
perburuhan dan Hubungan Industrial saja namun juga permasalahan
yang terkait dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi dunia
usaha. Sejak saat itu APINDO mulai proaktif dalam memperjuangkan
kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha di area lainnya seperti
produktivitas, perda, perpajakan, UMKM, Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) dan urusan sosial.
Sebagai wadah komunitas bisnis Indonesia, APINDO pun turut
membantu upaya pemerintah dan masyarakat internasional dalam
mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development
Goal/MDG) yang harus dicapai sebelum tahun 2015, diantaranya
penghapusan kemiskinan, persamaan jender, perlawanan terhadap
penyakit menular epidemik (HIV/AIDS, Malaria, TBC), pelestarian
lingkungan hidup dan peningkatan kerjasama global.
Saat ini jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih banyak di
antara laki-laki. Data ILO menunjukkan bahwa di tahun 2007 tercacat
50,03% penduduk usia produktif 14 - 64 adalah perempuan. Angka
ini seharusnya menunjukkan potensi partisipasi perempuan dalam
berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial dan politik. Akan
tetapi keadaan menunjukkan bahwa perempuan terutama di daerah
pedesaan kurang memiliki peranan dalam sektor publik,
ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan pembuatan kebijakan.

Dalam pertumbuhan ekonomi, pada umumnya perempuan memiliki
peranan penting terutama dalam kegiatan wirausaha kecil dan
menengah (UKM)1. Sedangkan UKM dalam beberapa dekade ini
menjadi menjadi jaring pengaman bagi perekonomian Indonesia

disaat krisis ekonomi menghantam kawasan Asia dan sekitarnya. Data
Kementerian UMKM tahun 2008 mencatat bahwa UKM memberikan
kontribusi sebesar 53,28% terhadap PDB dan 20,12% terhadap nilai
ekspor Indonesia. Jumlahnya yang sangat besar menyediakan
lapangan kerja dan mampu menyerap 99,988% dari keseluruhan
tenaga kerja Indonesia.
Namun demikian, UKM masih banyak mengalami kendala dalam hal
kebijakan, keahlian, infrastruktur, modal dan lain-lain. Kebijakan
ketenagakerjaan pun dirasa belum mengakomodasi kepentingan
UKM, seperti halnya penentuan upah minimum dan jaminan sosial.
Selain itu, UKM yang didominasi oleh perempuan di beberapa tempat
masih mengalami perlakuan diskriminasi jender.
Pengembangan kewirausahaan UKM terutama perempuan pengusaha
telah menjadi perhatian APINDO beberapa tahun terakhir ini. APINDO
tidak lagi memfokuskan keanggotaan pada perusahaan besar namun
juga UKM. Oleh karenanya Melalui Bidang UKM, Perempuan
Pengusaha-Pekerja, Jender dan Sosial, DPN APINDO melaksanakan
kegiatan terkait dengan pemberdayaan UKM serta mensosialisasikan
kesetaraan jender, K3, pencegahan penyakit dalam dunia kerja, dan
lainnya.