BIDANG hubungan industrial dan advokasi merupakan organ
dari DPN APINDO yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan
usaha pembinaan, pembelaan dan pemberdayaan di bidang
hubungan industrial terhadap pengusaha pada khususnya serta dunia
usaha pada umumnya. Fungsi ini tercermin dari peran dan kegiatan
bidang hubungan industrial dan advokasi dalam mewarnai kebijakankebijakan
ketenagakerjaan di tingkat internasional, nasional, regional
dan di tingkat perusahaan serta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Di tingkat internasional, DPN APINDO aktif rutin setiap tahun sebagai
peserta pada Internatonal Labor Conference (ILC) di Jenewa Swiss
mewakili dan memperjuangkan kepentingan unsur pengusaha,
sementara di tingkat nasional DPN APINDO adalah anggota dari
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional yang merupakan forum
komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah
ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah. Di tingkat
regional perjuangan DPN APINDO terlihat pada proses penentuan
UMP setiap tahun, pengujian perda-perda bermasalah yang tidak pro
bisnis dan lainnya.
Setelah berlakunya UU Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Internasional, fungsi dan peran dari bidang
Hubungan Industrial dan Advokasi menjadi bertambah yaitu
melakukan pengelolaan hal-hal yang terkait dengan Pengadilan
hubungan Industrial (PHI). Pengelolaan tersebut diantaranya dengan
melakukan penyaringan dan rekomendasi calon hakim ad hoc PHI
unsur pengusaha, pengelolaan dalam bentuk rapat koordinasi hakimhakim
ad hoc PHI unsur pengusaha, sosialisasi tentang beracara di PHI
di daerah, rapat koordinasi tim advokasi APINDO seluruh Indonesia
serta menjadi kuasa bagi perusahaan yang terlibat perselisihan
hubungan industrial di PHI.