Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Kurs Jual Beli
 
Home Regulasi & UU Surat Edaran Menteri Surat Edaran Menakertrans No. 13/2005 Tentang Uji Material UU No. 13/2003
Surat Edaran Menakertrans No. 13/2005 Tentang Uji Material UU No. 13/2003 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 24 June 2010 15:48

SURAT EDARAN

MENTERI  TENAGA  KERJA  DAN  TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SE. 13/MEN/SJ-HK/I/2005

TENTANG

PUTUSAN  MAHKAMAH  KONSTITUSI

ATAS HAK UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN  2003

TENTANG  KETENAGAKERJAAN

TERHADAP  UNDANG-UNDANG  DASAR  NEGARA

REPUBLIK  INDONESIA  TAHUN  1945

 

 

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor 92 Tahun 2004 tanggal 17 Nopember 2004, maka untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut :

1.            Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,khusus Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat â€œâ€¦bukan atas pengaduan pengusaha”; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat â€œâ€¦Pasal 158 ayat (1) .…”; Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat â€œâ€¦Pasal 158 ayat (1)…” Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat â€œâ€¦Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)…”; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2.      Sehubungan dengan hal  tersebut butir 1 maka Pasal-pasal Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan  industrial.

3.            Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.            pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b.            apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

4.        Dalam hal terdapat â€œalasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

Jakarta, 07 Januari  2005

Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia,

 

 

FAHMI IDRIS

 

 

 
search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim kanunlar web security engelliler teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati