Apindo Jabar: AMDK Adalah Kebutuhan Masyarakat
Senin, 26 Januari 2026
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menilai kebijakan pelarangan truk sumbu 3 berpotensi menimbulkan dampak luas jika diterapkan tanpa kesiapan.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Titik Temu Kebijakan Over Dimension Over Loading: Antara Penegakan Hukum dan Kelancaran Logistik” yang digelar di Jakarta, baru-baru ini.
"AMDK ini bukan sekadar bisnis, tapi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang kekurangan air bersih," ujarnya.
Ia mempertanyakan kesiapan armada pengganti serta kemampuan masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga.
"Kalau armada tidak tersedia, distribusi terhambat. Bisa terjadi kelangkaan. Ini harus dipikirkan matang-matang," tegasnya.
Kadin Jabar Siap Fasilitasi Dialog dengan KDM
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Akhmad Hidayatullah, menyatakan pihaknya siap menjadi fasilitator dialog antara pelaku industri AMDK dan Gubernur Jawa Barat terkait SE pelarangan truk sumbu 3.
"Kami akan merumuskan masukan kebijakan bersama Amdatara dan Apindo Jabar untuk disampaikan langsung kepada KDM, baik secara formal maupun informal," kata Akhmad.
Ia menekankan Kadin Jabar tetap bersikap kritis meski menjadi mitra strategis pemerintah.
"Kalau kebijakan merugikan pelaku usaha secara komprehensif, tentu harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif," tekannya.
Menurut Akhmad, komunikasi yang setara antara pemerintah daerah dan dunia usaha penting untuk menjaga iklim investasi Jawa Barat tetap kondusif.
"Kami yakin KDM tidak anti kritik. Kadin Jabar siap menjadi fasilitator dan katalisator dialog demi kebijakan yang berimbang," tandasnya.
Sumber: jakarta.suaramerdeka.com
