Umkm

Dalam Economic Briefing 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Garuda TV, pemerintah, regulator, dan pelaku industri keuangan memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional yang berfokus pada penguatan pembiayaan produktif sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Diskusi menempatkan UMKM sebagai salah satu sektor strategis yang akan menentukan keberhasilan target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Acara dibuka melalui keynote speech oleh Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan agar pembiayaan dapat benar-benar mengalir ke sektor produktif. Sesi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Loto Srinaita Ginting, Sekretaris Kementerian UMKM RI, Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Ayahandayani K., Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK, serta Josua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk.

Dalam paparannya, Kementerian UMKM kembali menggarisbawahi besarnya kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Saat ini UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sehingga keberlanjutan sektor ini menjadi salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, Loto Srinaita Ginting menjelaskan bahwa tantangan UMKM tidak hanya berasal dari keterbatasan pelaku usahanya, tetapi juga dari ekosistem pendukung yang masih belum terintegrasi. Fragmentasi layanan antar kementerian dan lembaga, basis data yang belum terpadu, hingga potensi tumpang tindih program dinilai masih menghambat efektivitas dukungan kepada UMKM. Di sisi lain, pelaku usaha juga masih menghadapi persoalan klasik berupa pendampingan yang belum berkelanjutan, akses pembiayaan yang terbatas, legalitas dan sertifikasi yang belum memadai, serta kemampuan pemasaran dan transformasi digital yang masih rendah.

Kementerian UMKM juga menyoroti menurunnya rasio kredit UMKM terhadap total kredit nasional. Jika sebelumnya sempat mencapai sekitar 25%, pada tahun 2026 porsinya turun menjadi sekitar 17%, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah memperkenalkan berbagai program prioritas tahun 2026, mulai dari SAPA UMKM sebagai platform layanan terpadu, PROKESRA Produktif, pembentukan Holding UMKM untuk memperkuat konektivitas dengan industri besar, pelibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga berbagai inisiatif transformasi usaha, perluasan akses pembiayaan, pengembangan Bursa Wirausaha Unggulan, serta program kemitraan dan hilirisasi.

Dari perspektif Bank Indonesia, Solikin M. Juhro menegaskan bahwa tantangan UMKM tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan akses pembiayaan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu dibenahi, mulai dari kapasitas produksi yang belum memenuhi skala ekonomi, keterbatasan akses pasar dan keterhubungan dengan industri besar, rendahnya literasi keuangan, tingginya risiko fraud, hingga masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki kelembagaan formal. Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen kebijakan, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan pembiayaan produktif kepada UMKM, disertai berbagai program peningkatan kapasitas, digitalisasi, dan pengembangan ekosistem usaha.

Sementara itu, Ayahandayani K. dari OJK menjelaskan bahwa pembiayaan UMKM hingga kini masih sangat bergantung pada sektor perbankan. Untuk memperluas akses pembiayaan, OJK mendorong keterlibatan yang lebih besar dari berbagai lembaga jasa keuangan melalui penguatan regulasi. Dua kebijakan yang menjadi landasan adalah POJK Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui proses yang lebih cepat, mudah, dan inklusif, serta POJK Nomor 35 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan berupa pembebasan agunan tambahan hingga Rp100 juta untuk skema pembiayaan tertentu. OJK juga menegaskan bahwa pengembangan UMKM hanya dapat berjalan optimal apabila didukung kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan pelaku UMKM itu sendiri.

Melengkapi perspektif tersebut, Josua Pardede dari PT Bank Permata Tbk mengungkapkan bahwa pemulihan kredit UMKM sepanjang tahun 2026 masih berjalan lebih lambat dibandingkan pembiayaan kepada segmen korporasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai stimulus telah diluncurkan, peningkatan produktivitas, daya saing, dan kapasitas usaha tetap menjadi prasyarat agar permintaan pembiayaan dari sektor UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Diskusi dalam Economic Briefing 2026 memperlihatkan bahwa arah kebijakan pemerintah mulai bergeser dari sekadar memperluas akses pembiayaan menjadi membangun ekosistem UMKM yang lebih terintegrasi. Penguatan kelembagaan, digitalisasi, peningkatan kapasitas usaha, kemitraan dengan sektor swasta, serta sinergi lintas kementerian, regulator, dan industri keuangan dipandang sebagai fondasi penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.